AULA Oktober 2012

Presiden Sambut Baik Rekomendasi NU

Tidak seperti biasa, Munas-Konbes NU dihadiri presiden. Biasanya cukup wakil presiden. Itulah salah satu sisi lebih Munas-Konbes NU kali ini. Rekomendasi pun diserahkan kepada presiden di tempat acara. Pertanda apa?

Usai sudah perhelatan besar Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Forum tertinggi dalam Jam’iyah NU setelah muktamar itu dilaksanakan pada 15-17 September silam di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon. Berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, persoalan kenegaraan, kerakyatan, isu internasional hingga internal Jam’iyah NU tuntas dibahas di pesantren asuhan KH Ja’far Aqiel Sirodj itu. Meski baru pertama kali ditempati acara besar NU berskala nasional, namun kakak kandung Ketua Umum PBNU Dr KH Said Aqiel Siodj, MA itu telah membuktikan kemampuannya menjadi tuan rumah yang baik.

Dari sisi penyelenggaraan, Munas dan Konbes kali ini terbilang sukses besar. Ketidakkompakan panitia pusat (hingga sampai adu fisik di ruang rapat) tidak sampai berimbas ke tempat acara. Terlambatnya pengiriman materi Munas ke daerah-daerah juga tidak berpengaruh pada kelancaran bahtsul masail para kiai. Kekhawatiran panitia tentang Rais Am PBNU Dr KH MA Sahal Mahfudh yang enggan memberikan khutbah iftitah pun tidak terbukti. Rais Am hadir dan memberikan khutbah iftitahnya dengan baik, juga dihadiri Wakil Rais Am KH Mushofa Bisri.

Dan lagi, acara yang baru kali ini ditempatkan di pesantren (setelah beberapa kali sebelumnya ditempatkan di asrama haji) itu dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua juga hadir. Tampak Menko Polhukam Joko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menag Surya Dharma Ali, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri PDT Faishal Helmy, Menpora Andi A Mallarangeng, dan Menpera Djan Farid. Tampak juga anggota BPK yang juga Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Moesa, Ketua Umum PP GP Ansor NU Nusron Wahid, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Fatayat NU Ida Fauziyah, calon presiden dari Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, serta para undangan lainnya. Beberapa utusan PCI NU di luar negeri juga tampak hadir.

Ada yang menarik. Hasil rekomendasi Munas-Konbes diberikan oleh Ketua Umum PBNU kepada Presiden pada hari itu juga menjelang penutupan. Dan dalam amanahnya Presiden menanggapi langsung rekomendasi NU tersebut. Rekomendasi-rekomendasi itu berkaitan dengan politik dan pemerintahan, ekonomi, persoalan pajak dan pendidikan. Juga rekomendasi yang berkaitan dengan internasional; mulai dari film Innocence of Muslims yang menyakitkan, tragedi Rohingya di Myanmar yang memilukan, nuklir Iran yang berlarut-larut hingga konflik Suriah yang tidak juga kunjung usai. “Secara umum, saya terima dan sambut baik rekomendasi dan pemerintah akan pelajari serta menindaklanjutinya,” kata Presiden.

Menurut Kepala Negara asal Pacitan itu, sebagian rekomendasi yang dihasilkan Munas-Konbes sebenarnya sama persis dengan yang dipikirkan pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan, tetap ada sejumlah kecil perbedaan persepsi antara pandangan pemerintah dan hasil Munas-Konbes, karena perbedaan data yang dipegang. “Namun, secara keseluruhan,  rekomendasi positif dan konstruktif, menyangkut masalah utama bangsa. Rekomendasi itu penting untuk meningkatkan  kebijakan dan program yang kami jalankan,” tandas Presiden.

Dalam pidatonya di depan para kiai, Presiden tidak menanggapi semua isu yang dibahas di Munas-Konbes. Presiden, antara lain, menanggapi materi fatwa wajib atau tidaknya membayar pajak ketika uang pajak banyak dikorupsi pejabat.Mengenai wacana boikot pajak jika terus-menerus dikorupsi, Presiden menilai ada semangat luar biasa dari NU untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Dia mengakui, pajak merupakan sumber keuangan negara terbesar, yaitu, 70 persen sumber pendapatan nasional.

Sebagaimana diberitakan, Munas-Konbes memutuskan, masih akan memberi waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pajak. Secara resmi, NU merekomendasikan agar pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, selain juga harus memastikan tidak ada kebocoran.

Pemerintah juga direkomendasikan agar mengutamakan kemaslahatan warga negara, terutama fakir-miskin, dalam penggunaan pajak. Jika hal-hal tersebut tidak dilaksanakan, PBNU akan mempertimbangkan mengenai kemungkinan diberikannya fatwa hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak.

Presiden juga menyambut baik rekomendasi tentang pemberantasan korupsi. Menurut dia, hingga saat ini pemerintah konsisten dan konsekuen dalam memberantas korupsi. Pemerintah tidak tebang pilih dan pandang bulu menyangkut hal tersebut. “Dari sekian banyak kasus yang diproses KPK, ada yang berasal dari Parpol saya, ada juga orang yang dianggap dekat dengan saya. Hukum tetap harus ditegakan,” tandasnya.

Atas tanggapan Presiden tersebut, Ketua Umum PBNU Dr KH Said Aqiel Sirodj, MA menanggapi positif. Ia optimistis pemerintah merespons serius sejumlah rekomendasi hasil Munas-Konbes tersebut. “Setidaknya sudah didengar, walaupun memang tidak harus sekarang diberi peringatan terus sekarang pula menjadi baik,” kata Kiai Said. Dia yakin, bangsa Indonesia saat ini sesungguhnya masih merupakan bangsa yang diselamatkan oleh Allah. “Karena kalau sudah diberi peringatan, kok malah semakin menjadi-jadi, berarti bangsa ini sedang sakit,” tandasnya.

Kiai Said juga menceritakan jika Presiden SBY sempat melakukan pertemuan khusus dengan sekitar 20 ulama di arena Munas-Konbes. “Di sana saya katakan, kalau semua rekomendasi ini jangan disalahpahami. Semua murni kajian berbasis ilmu keagamaan, tidak ada tendensi politik apa pun,” ungkapnya.

Insiden di kamar sekretariat

Siang itu terdengar pengumuman dari ruang sekretariat tentang bakal adanya pembagian kenang-kenangan dari sponsor. Tak lama kemudian terlihat beberapa orang saling berebut pembagian buku-buku, majalah dan kalender gratis di depan ruang sekretariat, seperti yang diumumkan tak lama sebelumnya. Usai mendapatkan pembagian yang tidak merata itu, mereka berlarian masuk kamar lagi dengan tertawa riang. Masing-masing seakan ingin memamerkan hasil yang didapatkannya.

Tapi ada yang cukup mengagetkan. Beberapa orang tampak marah dan merobek-robek buku agenda yang baru saja diterimanya secara gratisan itu. Sekitar separuh buku dirobek, sisanya dipakai. Kenapa, Pak? “Ini, salibnya banyak sekali,” tutur orang itu dengan mimik marah. Beberapa orang saling berpandangan melihat peristiwa itu. Salah seorang di antara mereka menghitung, ternyata dalam buku agenda itu terdapat 24 gereja, 3 vihara dan beberapa komunitas Tionghoa yang mengucapkan selamat atas suksesnya Munas-Konbes. Ada yang memaklumi, ada pula yang tidak dapat menoleransi sehingga terjadilah insiden spontan tersebut.

Pelajaran dari Muktamar Makassar

Munas-Konbes telah ditutup pada Senin sore (17/9) oleh Ketua Umum PBNU Dr KH Said Aqiel Sirodj, MA dengan sederhana, bertempat di GOR Munas, yang sebelumnya juga dijadikan tempat pembukaan.

Berbagai persoalan telah terpecahkan, aturan organisasi telah disepakati, program telah dicanangkan, rekomendasi telah diterima pemerintah dan para kiai telah kembali ke kediaman masing-masing. Para panitia juga tampak lega dengan selesainya rangkaian acara yang benar-benar menyita tenaga dan pikiran itu.

Selesai? Tentu semua berharap begitu. Namun bagi sebagian pihak yang merasakan betul pahitnya ‘tragedi’ pasca Muktamar Makassar dua tahun silam, selesainya Munas-Konbes bukan berarti selesai segalanya lalu tinggal menunggu hasil-hasil persidangan itu dicetak dalam bentuk buku.

Mereka masih memiliki kekhawatiran, jangan-jangan peristiwa itu akan terulang kembali. Betapa hasil-hasil muktamar telah berubah sedemikian rupa ketika materi sampai di tangan tim perumus.

Untuk itulah sejak dalam persidangan komisi PWNU Jatim -- yang dikuatkan oleh Jateng dan Jabar dan akhirnya disetujui bersama -- meminta ada pengawalan. Sekadar jaga-jaga saja. Mohammad Subhan